"Kembalikan anakku, dia tidak bersalah, dia korban kejaman politik," teriak seorang wanita setengah baya di depan Rumah Sakit Qasrul Aini, Kairo, pada Jumat.
Wanita tersebut bersama ratusan orang lainnya sedang menunggu jenazah anak-anak mereka yang sedang divisum di rumah sakit di pinggir Sungai Nil itu.
Mereka adalah korban tragedi sepakbola di Port Said (220 km timur laut Kairo) pada Rabu (1/2) malam yang menewaskan 76 orang.
Para korban diangkut ke rumah sakit tersebut dengan helikopter dan pesawat militer dari Port Said, kota pelabuhan Zona Pasar Bebas di ujung paling utara Terusan Suez itu.
Seorang wartawati tampak tak tahan menitikkan air mata saat mewawancarai sepasang suami istri yang juga menunggui jenazah anak mereka di rumah sakit yang sama.
Para penggemar bola yang menjadi korban tragedi itu berusia antara 20-26 tahun, kata Kementerian Kesehatan dalam laporannya.
Menurut laporan itu, para korban tewas umumnya akibat lemparan batu, luka bakar, terinjak dan terkena tembakan senjata api.
Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari atas Tragedi Port Said dengan pengibaran bendera setengah tiang.
Kerusuhan itu meledak segera setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara kesebelasan tuan rumah Port Said, Al Masry dan Al Ahly, klub dari Kairo dengan skor 3-1.
Banyak versi mengenai awal munculnya kerusuhan itu, diantaranya menyebutkan supporter Al Masry memulai lemparkan batu dan bom molotov ke arah supporter Al Ahly di dalam stadiun.
Versi lainnya menyebutkan sekelompok "preman" memulai kerusuhan dengan melempar batu ke arah kedua suporter sehingga membuat kedua pihak terpancing untuk baku hantam.
Media massa Mesir mencatat beberapa keanehan menjelang meledaknya kerusuhan, antara lain, pintu stadion di bagian supporter Al Masry dibuka bebas sebelum usai pertandingan sehingga banyak orang berdesakan masuk tanpa karcis, sementara pintu stadion di bagian supporter Al Ahly ditutup.
Keanehan lainnya, penjagaan keamanan di luar dan dalam stadion dianggap sangat minim, di samping ketidakhadiran Gubernur Port Said dan para petinggi keamanan setempat dalam pertandingan itu.
Belakangan Gubernur Port Said, Jenderal Ahmed Abdullah dan Kepala Amn Ad Daulah (Keamanan Negara) Port Said, Jenderal Esaam Abdel Hamid dicopot dari jabatan mereka.
Perdana Menteri Mesir, Kamal Al Ganzouri, dalam pidatonya dalam sidang darurat perlemen menyatakan menerima pengunduran diri Gubernur Port Said dan beberapa pejabat setempat.
Dalam sidang darurat DPR (Majlis Al Syaab) Mesir pada Kamis (2/2) para anggota dewan melampiaskan kemarahannya terhadap tragedi sepakbola itu.
Umumnya anggota legislatif menyalahkan Dewan Tertinggi Militer (SCAF) yang saat ini berkuasa karena dianggap tidak mengantisipasi kerusuhan itu secara dini.
"Ini kegagalan fatal penguasa dan aparat keamanan yang tidak mengantisipasi secara dini atas tragedi Port Said," kata anggota parlemen asal Port Said, Akram Al Shair.
Mereka juga menuntut PM Ganzouri dan Menteri Dalam Negeri, Mohamed Ibrahim, yang membawahi lembaga kepolisian, untuk mengundurkan diri.
Mendagri Ibrahim menolak desakan pengunduran dirinya, namun menyatakan ia bersedia mengundurkan diri bila perdana menteri atau SCAF meminta dia meletakkan jabatannya.
Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalam Mohamed Mahmoud di Kairo menjadi sasaran kemarahan massa pasca kerusuhan Port Said.
Kemendagri yang membawahi kepolisian dan Amnud Daulah (Lembaga Keamanan Negara) itu dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga timbulnya tragedi nasional tersebut.
Kepercayaan polisi dan Amud Daulah saat ini hilang di mata masyarakat dan dibenci karena dianggap mengambil tindakan keras terhadap demonstran menyebabkan kematian lebih dari 800 orang dalam revolusi awal 2011 yang menumbangkan rezim Mubarak.
Percaturan politik
Opini publik di Mesir menilai tragedi sepakbola Port Said tidak berdiri sendiri, namun bertalian erat dengan percaturan politik pasca tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak dalam pemberontakan rakyat pada awal tahun lalu.
Beberapa anggota parlemen dalam sidang darurat DPR yang terbuka untuk umum pada Kamis (2/2) secara terang-terangan menuding sisa-sisa kekuatan mantan rezim Mubarak mengendalikan kerusuhan itu.
"Panjara Torah mengendalikan kerusuhan Port Said," tuding seorang anggota dewan, merujuk pada penjara di pinggiran Kairo tempat ditahannya sejumlah petinggi bekas rezim, di antaranya
dua anak Mubarak -- Alaa dan Gamal -- dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib Al Adly.
Mubarak, Alaa, Gamal dan Al Adly kini sedang diadili atas dakwaan pembunuhan ratusan demonstran dalam revolusi pada awal tahun lalu, di samping tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Tajuk rencana suratkabar sangat berpengaruh di Mesir, Al Ahram, pada Jumat (3/2).
"Tragedi Port Said kental bertujuan politik dari permainan sisa-sisa rezim terdahulu," tulis tajuk berjudul, "Jangan jadikan warga mesir sebagai kelinci percobaan" itu.
Stabilitas politik dan keamanan di negeri Ratu Cleoptra saat ini masih labil kendati pemilihan umum parlemen telah berlangsung.
Pemilu yang dimenangkan kubu Islam itu masih setengah hati diterima oleh beberapa kalangan pro demokrasi.
Kelompok "Pemuda 6 April" dan beberapa kalangan pro reformasi lainnya terus gencar berunjuk rasa anti-pemerintah dan masih menduduki Bundaran Tahrir, ikon revolusi di pusat kota Kairo.
Mereka menuntut Ketua Dewan Tertinggi Militer (SCAF), Marsekal Mohamed Hussein Tantawi agar segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Kalangan pro reformasi yang dipelopori mantan Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Mohamed Elbaredai, mendesak Marsekal Tantawi menyerahkan kekuasaan kepada Ketua DPR, Saad Al Katatni.
Namun, SCAF -- yang mengambil alih kekuasaan sejak mundurnya Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011 -- menolak tuntutan itu dan tetap pada peta jalan yang dibuatnya, yaitu penyerahan kekuasaan akan dilakukan sebelum akhir Juni 2012 kepada presiden terpilih.
Militer Mesir pada awal revolusi dielu-elukan sebagai pahlawan, namun kini dipertanyakan karena selalu mengulur-ulur waktu penyerahan kekuasaan kepada sipil.
Penguluran waktu penyerahan kekuasaan itu terlihat dari semula SCAF berjanji akan melakukan pemilihan parlemen pada September 2011 disusul pemilu presiden pada November tahun yang sama, namun ternyata diundur hingga pertengahan 2012.
Wanita tersebut bersama ratusan orang lainnya sedang menunggu jenazah anak-anak mereka yang sedang divisum di rumah sakit di pinggir Sungai Nil itu.
Mereka adalah korban tragedi sepakbola di Port Said (220 km timur laut Kairo) pada Rabu (1/2) malam yang menewaskan 76 orang.
Para korban diangkut ke rumah sakit tersebut dengan helikopter dan pesawat militer dari Port Said, kota pelabuhan Zona Pasar Bebas di ujung paling utara Terusan Suez itu.
Seorang wartawati tampak tak tahan menitikkan air mata saat mewawancarai sepasang suami istri yang juga menunggui jenazah anak mereka di rumah sakit yang sama.
Para penggemar bola yang menjadi korban tragedi itu berusia antara 20-26 tahun, kata Kementerian Kesehatan dalam laporannya.
Menurut laporan itu, para korban tewas umumnya akibat lemparan batu, luka bakar, terinjak dan terkena tembakan senjata api.
Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari atas Tragedi Port Said dengan pengibaran bendera setengah tiang.
Kerusuhan itu meledak segera setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara kesebelasan tuan rumah Port Said, Al Masry dan Al Ahly, klub dari Kairo dengan skor 3-1.
Banyak versi mengenai awal munculnya kerusuhan itu, diantaranya menyebutkan supporter Al Masry memulai lemparkan batu dan bom molotov ke arah supporter Al Ahly di dalam stadiun.
Versi lainnya menyebutkan sekelompok "preman" memulai kerusuhan dengan melempar batu ke arah kedua suporter sehingga membuat kedua pihak terpancing untuk baku hantam.
Media massa Mesir mencatat beberapa keanehan menjelang meledaknya kerusuhan, antara lain, pintu stadion di bagian supporter Al Masry dibuka bebas sebelum usai pertandingan sehingga banyak orang berdesakan masuk tanpa karcis, sementara pintu stadion di bagian supporter Al Ahly ditutup.
Keanehan lainnya, penjagaan keamanan di luar dan dalam stadion dianggap sangat minim, di samping ketidakhadiran Gubernur Port Said dan para petinggi keamanan setempat dalam pertandingan itu.
Belakangan Gubernur Port Said, Jenderal Ahmed Abdullah dan Kepala Amn Ad Daulah (Keamanan Negara) Port Said, Jenderal Esaam Abdel Hamid dicopot dari jabatan mereka.
Perdana Menteri Mesir, Kamal Al Ganzouri, dalam pidatonya dalam sidang darurat perlemen menyatakan menerima pengunduran diri Gubernur Port Said dan beberapa pejabat setempat.
Dalam sidang darurat DPR (Majlis Al Syaab) Mesir pada Kamis (2/2) para anggota dewan melampiaskan kemarahannya terhadap tragedi sepakbola itu.
Umumnya anggota legislatif menyalahkan Dewan Tertinggi Militer (SCAF) yang saat ini berkuasa karena dianggap tidak mengantisipasi kerusuhan itu secara dini.
"Ini kegagalan fatal penguasa dan aparat keamanan yang tidak mengantisipasi secara dini atas tragedi Port Said," kata anggota parlemen asal Port Said, Akram Al Shair.
Mereka juga menuntut PM Ganzouri dan Menteri Dalam Negeri, Mohamed Ibrahim, yang membawahi lembaga kepolisian, untuk mengundurkan diri.
Mendagri Ibrahim menolak desakan pengunduran dirinya, namun menyatakan ia bersedia mengundurkan diri bila perdana menteri atau SCAF meminta dia meletakkan jabatannya.
Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalam Mohamed Mahmoud di Kairo menjadi sasaran kemarahan massa pasca kerusuhan Port Said.
Kemendagri yang membawahi kepolisian dan Amnud Daulah (Lembaga Keamanan Negara) itu dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga timbulnya tragedi nasional tersebut.
Kepercayaan polisi dan Amud Daulah saat ini hilang di mata masyarakat dan dibenci karena dianggap mengambil tindakan keras terhadap demonstran menyebabkan kematian lebih dari 800 orang dalam revolusi awal 2011 yang menumbangkan rezim Mubarak.
Percaturan politik
Opini publik di Mesir menilai tragedi sepakbola Port Said tidak berdiri sendiri, namun bertalian erat dengan percaturan politik pasca tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak dalam pemberontakan rakyat pada awal tahun lalu.
Beberapa anggota parlemen dalam sidang darurat DPR yang terbuka untuk umum pada Kamis (2/2) secara terang-terangan menuding sisa-sisa kekuatan mantan rezim Mubarak mengendalikan kerusuhan itu.
"Panjara Torah mengendalikan kerusuhan Port Said," tuding seorang anggota dewan, merujuk pada penjara di pinggiran Kairo tempat ditahannya sejumlah petinggi bekas rezim, di antaranya
dua anak Mubarak -- Alaa dan Gamal -- dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib Al Adly.
Mubarak, Alaa, Gamal dan Al Adly kini sedang diadili atas dakwaan pembunuhan ratusan demonstran dalam revolusi pada awal tahun lalu, di samping tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Tajuk rencana suratkabar sangat berpengaruh di Mesir, Al Ahram, pada Jumat (3/2).
"Tragedi Port Said kental bertujuan politik dari permainan sisa-sisa rezim terdahulu," tulis tajuk berjudul, "Jangan jadikan warga mesir sebagai kelinci percobaan" itu.
Stabilitas politik dan keamanan di negeri Ratu Cleoptra saat ini masih labil kendati pemilihan umum parlemen telah berlangsung.
Pemilu yang dimenangkan kubu Islam itu masih setengah hati diterima oleh beberapa kalangan pro demokrasi.
Kelompok "Pemuda 6 April" dan beberapa kalangan pro reformasi lainnya terus gencar berunjuk rasa anti-pemerintah dan masih menduduki Bundaran Tahrir, ikon revolusi di pusat kota Kairo.
Mereka menuntut Ketua Dewan Tertinggi Militer (SCAF), Marsekal Mohamed Hussein Tantawi agar segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Kalangan pro reformasi yang dipelopori mantan Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Mohamed Elbaredai, mendesak Marsekal Tantawi menyerahkan kekuasaan kepada Ketua DPR, Saad Al Katatni.
Namun, SCAF -- yang mengambil alih kekuasaan sejak mundurnya Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011 -- menolak tuntutan itu dan tetap pada peta jalan yang dibuatnya, yaitu penyerahan kekuasaan akan dilakukan sebelum akhir Juni 2012 kepada presiden terpilih.
Militer Mesir pada awal revolusi dielu-elukan sebagai pahlawan, namun kini dipertanyakan karena selalu mengulur-ulur waktu penyerahan kekuasaan kepada sipil.
Penguluran waktu penyerahan kekuasaan itu terlihat dari semula SCAF berjanji akan melakukan pemilihan parlemen pada September 2011 disusul pemilu presiden pada November tahun yang sama, namun ternyata diundur hingga pertengahan 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar